Dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 29 Tata Tertib MRP PBD Nomor 1 Tahun 2024  mengatur tentang Tugas Kelompok Kerja Perempuan sebagai berikut; 

1. Kelompok Kerja Perempuan mempunyai tugas melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender. 

2. Kelompok Kerja Perempuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 

3. melakukan koordinasi dengan Gubernur dan DPRPBD mengenai penyusunan rancangan kebijakan mengenai penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender; 

4. melakukan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan rancangan Perdasus terkait materi muatan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang diajukan oleh Gubernur dan DPRPBD; 

5. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasus, Perdasi, Pergub yang memuat materi muatan tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan; 

6. mengikuti rapat dengar pendapat dengan masyarakat berkaitan dengan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan terhadap perempuan; dan 

mengikuti rapat gabungan Pokja dalam rangka membahas masalah kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.