Dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 31, 34 dan 36  Tata Tertib MRP PBD Nomor 1 Tahun 2024  mengatur tentang Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan sebagai berikut; 

1.  Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan MRP yang bertugas dan berwenang melakukan pertimbangan dan penilain terhadap anggota MRP

2. Dewan Kehormatan memiliki tugas sebagaimana dimaksud;  

   1. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota; 

   2. menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

   3. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada pimpinan MRP-PBD.

3. Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk: 

   1. memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. 

memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.