MRP Papua Barat Daya Melakukan Pertemuan dengan Pemerintah Sorong Selatan
RRI.CO.ID, Teminabuan - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Pertemuan itu dengan agenda evaluasi perjanjian usaha skala besar dan dampaknya terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat. Bertempat di ruang rapat Setda Sorong Selatan, Kamis, 9 April 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Sorong Selatan, Agustinus Wamafma, S.Hut,.M.Tr.AP, dalam kesempatan itu Agustinus menyampaikan terimakasih atas kehadiran MRP. Pertemuan tersebut melibatkan OPD teknis yakni Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Bappeda serta Setda bagian SDA.
Wakil Ketua I MRP Papua Barat Daya, Susance Saflesa,.M.Si mengatakan, kegiatan pertemuan dengan Pemerintah Sorong Selatan untuk mengetahui informasi dan data terkait perijinan usaha skala besar yang saat ini beroperasi di Sorong Selatan serta dampak yang dirasakan terhadap hak ulayat masyarakat adat.
"Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi data serta pemantauan terhadap implementasi kebijakan perijinan yang berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adat di Sorong Selatan," kata Susance Saflesa
Ia melanjutkan, MRP juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat di wilayah tersebut terkait dengan adanya iklim investasi yang kurang sehat dari perusahaan sawit dan sagu. Kondisi itu tentunya menjadi perhatian serius oleh semua
"MRP sangat mengharapkan melalui pertemuan ini Dinas PTSP dapat memberikan informasi dan data secara baik kepada kami. Sorotan utama yaitu HGU dan pembagian plasma. Dinas PTSP juga mengharapkan kiranya MRP dapat memfasilitasi penyelesaian masalah hak-hak masyarakat adat, khususnya pada investasi kelapa sawit dan sagu di Sorong Selatan," ujarnya
Pertemuan itu mendapatkan respon dan apresiasi dari Sekretaris Dinas PTSP Sorong Selatan dan staf teknis yang hadir. Pihaknya akan memberikan informasi dan dokumen seperlunya kepada MRP dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masyarakat adat asli Papua yang terdampak masalah investasi di Sorong Selatan.
