Dalam  ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 28 Tatib MRP PBD Nomor 1 Tahun 2024  mengatur tentang Tugas Kelompok Kerja Adat sebagai berikut;  

1. Kelompok Kerja Adat mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli Papua. 

2. Kelompok kerja adat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 

   1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dan DPRPBD mengenai penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli Papua; 

   2. melakukan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan rancangan Perdasus terkait materi muatan tentang perlindungan adat dan budaya asli papua yang diajukan oleh Gubernur dan DPRPBD; 

   3. melakukan verifikasi dan klarifikasi Bersama gabungan pokja terkait keaslian Orang Asli Papua dalam rangka pemberian pertimbangan dan persetujuan bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur;

   4. mengikuti rapat dengar pendapat dengan Masyarakat berkaitan dengan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat; dan 

mengikuti rapat gabungan Pokja dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan dalam perlindungan adat dan budaya asli yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.