Dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 29 Tata Tertib MRP PBD Nomor 1 Tahun 2024  mengatur tentang Tugas Kelompok Kerja Agama sebagai berikut; 

1. Kelompok Kerja Keagamaan mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama. 

2. Kelompok Kerja Keagamaan melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan cara: 

   1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dan DPRPBD mengenai penyusunan rancangan kebijakan dalam rangka pemantapan kerukunan hidup beragama; 

   2. melakukan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan rancangan Perdasus terkait materi muatan tentang pemantapan kerukunan antar umat beragama yang diajukan oleh Gubernur dan DPRPBD; 

   3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasus, Perdasi, dan Pergub yang memuat materi muatan tentang perlindungan hak-hak hidup beragama dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama; 

   4. melakukan pembahasan dan menindaklanjuti temuan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama; 

   5. melakukan konsultasi dengan pejabat Pemerintah, pejabat Provinsi Papua Barat Daya, dan DPRPBD berkaitan dengan perlindungan hak-hak hidup beragama dan pemantapan kehidupan beragama orang asli Papua; 

   6. mengikuti rapat dengar pendapat dengan masyarakat terkait perlindungan hak-hak hidup beragama dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama; dan 

mengikuti rapat gabungan Pokja dalam rangka membahas masalah dan kebijakan yang berkaitan dengan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.