Pulau Sain, Piay, dan Kiyas Jadi Sengketa, MRPBD Siap Bawa Isu ke Presiden Prabowo
TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat.
Kunjungan ini guna memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas tiga pulau di di wilayah itu yang saat ini masuk wilayah Provinsi Maluku Utara.
Wakil Ketua II MRPBD Vicentius Paulinus Baru mengatakan, Pulau Sain menjadi objek sengketa antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara.
“Pulau ini bersama Pulau Piay dan Pulau Kiyas, menjadi wilayah sengketa antara dua provinsi,” ujar Paulinus kepada TribunSorong.com, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama sejumlah tokoh adat di Waisai, Raja Ampat.
MRPBD turun ke lapangan memastikan kondisi ketiga pulau tersebut.Selanjutnya, hasil kunjungan ini akan dibawa ke rapat MRPBD se-Tanah Papua agar penyelesaian menyeluruh.
“Kami akan mengadvokasi tiga pulau ini bukan hanya sebagai isu Raja Ampat, tetapi sebagai isu bersama yang akan didorong hingga ke Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
MRPBD berharap Presiden RIdapat memperhatikan persoalan ini dan mengembalikan status ketiga pulau ke wilayah Papua Barat Daya.
Ketua Pokja Adat MRPBD Mesak Mambraku mengatakan, kunjungan tersebut melibatkan warga dari Kampung Serpele, Saleo, dan Manyaifun.
“Kami melibatkan tokoh masyarakat karena ketiga kampung ini memiliki hubungan adat dan historis yang erat dengan wilayah yang kini masuk Maluku Utara,” ujarnya.
Warga Pulau Sain Yustinus Daat (61) menyambut baik kehadiran MRPBD di lokasi sengketa.
“Kami sudah puluhan tahun tinggal di Pulau Sain dan merindukan wilayah ini kembali ke Tanah Papua, khususnya Raja Ampat,” katanya.
Ia berharap persoalan tapal batas ini dapat diadvokasi oleh seluruh masyarakat Papua, karena masalah tersebut bukan hanya milik Raja Ampat, melainkan seluruh wilayah Papua. (tribunsorong.com/safwan ashari)
