RRI.CO.ID, Sorong - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu menyerahkan dua dokumen Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) kepada Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua Barat Daya, Franky Umpain Kamis, 19 November 2026, di Kota Sorong.
Dua rancangan tersebut masing-masing mengatur tentang masyarakat hukum adat dan pengakuan Orang Asli Papua (OAP). Keduanya diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat adat serta memberikan kepastian pengakuan terhadap identitas orang asli Papua.
Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengatakan kedua Raperdasus tersebut disusun berdasarkan materi dari Bapemperda, dengan sejumlah penambahan berdasarkan kajian dan kondisi pelayanan yang dihadapi masyarakat hukum adat, khususnya berkaitan dengan keberadaan dan penyebaran marga.
Ia menjelaskan, salah satu substansi penting dalam Raperdasus tentang pengakuan OAP adalah pengakuan terhadap anak yang lahir dari ibu asli Papua dan ayah non-Papua. Dalam ketentuan yang dirancang, pengakuan tersebut menggunakan garis keturunan ibu, termasuk marga dari mama Papua.
“Jadi, kami fokusnya di hak orang asli Papua yang mama Papua, bapak non-Papua. Sehingga jabaran marga patrilinealnya itu adalah marga patrilineal dari mama Papua tadi,” ujar Alfons.
Alfons menyebutkan, anak yang baru lahir hingga berusia empat tahun wajib mendapatkan registrasi atau pengakuan dari MRP. Pengaturan ini dimaksudkan agar identitas dan marga anak sudah tercatat sejak dini, sehingga dapat digunakan dalam dokumen administrasi kependudukan maupun pendidikan.
Proses pengakuan tersebut tetap melibatkan mekanisme adat melalui ritual yang dilakukan oleh marga bersama kepala suku atau ketua lembaga adat setempat. Setelah proses adat dilaksanakan, pengajuan disampaikan kepada MRP untuk mendapatkan surat pengakuan.
Menurut Alfons, surat pengakuan tersebut menjadi bukti pengakuan secara adat yang diterbitkan MRP dan melengkapi pengakuan secara administratif maupun hukum.
Sementara itu, bagi anak yang saat ini telah berusia di atas lima tahun, pengakuan juga tetap dapat dilakukan melalui proses yang diajukan kembali kepada MRP.
Ia menjelaskan, pengaturan batas usia tersebut penting karena identitas dan marga akan digunakan dalam dokumen pendidikan, mulai dari akta kelahiran hingga ijazah. Karena itu, anak diharapkan sudah memperoleh pengakuan sebelum menyelesaikan pendidikan TK maupun SD, sehingga tidak muncul persoalan ketika identitas marga dalam dokumen pendidikan berbeda dengan pengakuan sebagai Orang Asli Papua.
Alfons menambahkan, kedua Raperdasus tersebut juga telah diperkuat dengan argumentasi akademik dan sejumlah penambahan bab. Ia berharap proses pembahasan dapat berjalan lebih cepat tanpa intervensi kepentingan politik, mengingat substansi regulasi berkaitan langsung dengan kepentingan kultural masyarakat Papua.
“Harapan kami lebih cepat lebih bagus supaya masyarakat bisa kita segera sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses pembahasan dan penetapan kedua Raperdasus tersebut. Setelah mendapatkan pengesahan, MRP bersama pihak terkait akan melakukan sosialisasi di masing-masing daerah.
Sementara itu, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya, Franky Umpain, menyampaikan apresiasi kepada MRP yang telah melaksanakan tahapan konstitusional berupa pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap kedua Raperdasus yang sebelumnya diserahkan Bapemperda kepada MRP.
Menurutnya, persetujuan tersebut menjadi landasan bagi DPR Papua Barat Daya, khususnya Bapemperda, untuk melanjutkan proses pembahasan dan harmonisasi bersama Kementerian Dalam Negeri.
“Ini menjadi landasan dan pijakan bagi DPR, terutama Bapemperda untuk menindaklanjuti kepada Kementerian Dalam Negeri agar segera Raperdasus ini bisa diharmonisasikan dan kemudian harapan kita segera dapat ditetapkan karena sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di tanah Papua,” ujar Franky.
Franky memastikan Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya akan mengawal seluruh substansi, pokok-pokok pikiran, serta masukan dari MRP agar tetap terakomodasi dalam pembahasan selanjutnya.
Ia juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum intelektual muda, serta seluruh elemen masyarakat Papua untuk memberikan saran dan pemikiran konstruktif guna memperkuat kedua rancangan regulasi tersebut.
Menurutnya, regulasi yang disusun harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan Otonomi Khusus.
“Harapan kita, pemerintah pusat juga harus mendengar aspirasi dan suara rakyat Papua. Kalau orang Papua hari ini mintanya seperti ini, ya harus pemerintah pusat memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan orang Papua yang sudah ditulis oleh lembaga kulturnya,” kata Franky.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut sehingga kedua Raperdasus dapat melalui tahapan harmonisasi hingga ditetapkan menjadi regulasi yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua.
Sumber : https://rri.co.id/sorong/regional/2909639/mrp-pbd-serahkan-2-raperdasus-ke-poksus-dprp-atur-pengakuan-masyarakat-adat-dan-oap?nocache=true