MRP Papua Barat Daya Bahas Raperdasus OAP, Marga dan Pengakuan Adat Jadi Fokus

Admin MRP PBD Selasa, 17 November 2026 18:10:44 6 menit
Av8gHwStadwW8s4dPsyrNwIZwdp2BNvwwKSAPnHx.jpg

SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap arah materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP) pada Senin 16 November 2026.

Rancangan regulasi tersebut mengatur kriteria OAP, tata cara pengakuan berdasarkan hukum adat, kewenangan MRP-PBD, hingga larangan pemberian pengakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat.

Berdasarkan dokumen arah materi muatan yang disusun, Raperdasus tentang OAP terdiri atas enam bab dan 10 pasal.

Materi yang dirancang mencakup ketentuan umum, kriteria OAP, tata cara pengakuan oleh masyarakat hukum adat, pengakuan oleh MRP-PBD, larangan, serta ketentuan lainnya yang perlu diatur dalam rancangan tersebut.

Raperdasus ini menjadi penting karena pengaturan mengenai status OAP berkaitan dengan pengakuan identitas masyarakat adat, garis keturunan, penggunaan marga atau fam, serta pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Papua.

Kriteria OAP Diatur Berdasarkan Garis Keturunan

Dalam Bab II tentang Kriteria OAP, rancangan tersebut menetapkan bahwa seseorang harus berasal dari kesatuan suku-suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Papua Barat Daya secara turun-temurun.

Selain itu, garis keturunan patrilineal menjadi salah satu dasar penentuan status OAP yang dibuktikan melalui silsilah keturunan pada tingkat suku, sub-suku, dan marga atau fam.

Rancangan tersebut juga mengatur garis keturunan patrilineal berdasarkan perkawinan ayah dan ibu yang berasal dari suku-suku asli dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Papua Barat Daya maupun suku-suku asli di Tanah Papua.

Selain itu, ketentuan tersebut mencakup perkawinan dengan ayah yang berasal dari suku asli, sementara ibu berasal dari kelompok bukan asli Papua.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa penentuan status OAP dalam rancangan tersebut tidak hanya merujuk pada identitas administratif, tetapi juga mempertimbangkan asal-usul keluarga, silsilah keturunan, dan pengakuan berdasarkan adat.

Pengangkatan Adat Menjadi Salah Satu Kriteria

Raperdasus tersebut juga mengatur kemungkinan seseorang diterima dan diakui sebagai OAP melalui mekanisme pengangkatan adat dengan persyaratan tertentu.

Beberapa persyaratan yang dicantumkan meliputi penggunaan marga atau fam dalam garis keturunan patrilineal dari suku-suku asli di wilayah adat kabupaten atau kota, serta proses pengangkatan yang dilakukan ketika seseorang berusia antara satu hingga empat tahun.

Selain itu, ibu yang bersangkutan harus berasal dari salah satu suku asli yang mendiami wilayah adat di kabupaten atau kota di Papua Barat Daya maupun suku asli di Tanah Papua.

Proses pengangkatan juga harus disertai ritual adat sebagai bentuk pengakuan. Persyaratan lainnya meliputi akta kenal lahir serta dokumen dari lembaga agama dan pemerintah yang menunjukkan penggunaan garis keturunan patrilineal dari kesatuan suku-suku asli di wilayah adat Papua Barat Daya.

Ketentuan tersebut menempatkan proses pengangkatan adat sebagai mekanisme yang harus dapat dibuktikan, bukan sekadar pemberian marga atau surat keterangan tanpa dasar silsilah dan pengakuan adat.

Masyarakat Hukum Adat Dilibatkan dalam Proses Pengakuan

Pada Bab III, Raperdasus mengatur tata cara pengakuan seseorang sebagai OAP oleh masyarakat hukum adat (MHA).
Pengakuan terhadap seseorang yang menggunakan garis keturunan patrilineal dari ibu yang berasal dari suku-suku asli pada kesatuan masyarakat hukum adat setempat harus mengikuti nilai, norma, dan ritual adat yang berlaku serta ditaati oleh pimpinan dan anggota masyarakat hukum adat di setiap kabupaten dan kota.

Sementara itu, pengakuan melalui pengangkatan dalam ritual adat harus dilakukan oleh suku asli di wilayah kabupaten atau kota dan disaksikan oleh suku-suku asli lainnya yang hidup secara turun-temurun di wilayah tersebut.

Rancangan itu juga mengatur kewajiban kelembagaan adat untuk melibatkan MRP-PBD dalam proses pengakuan.

Bagi seseorang yang telah dewasa dan menggunakan fam atau marga dari ibu yang berasal dari suku-suku asli di Papua Barat Daya, rancangan tersebut membuka mekanisme untuk memperoleh surat pengakuan sebagai OAP dari MRP-PBD.

Pemberian surat pengakuan itu didasarkan pada sejumlah dokumen, yakni surat pengakuan dari kelembagaan adat, dokumen kependudukan, surat dari kelembagaan agama, serta surat keterangan dari kelembagaan adat tempat asal ibu kandung.

MRP-PBD Ditetapkan Memiliki Kewenangan Pengakuan

Salah satu substansi utama dalam Bab IV adalah pengaturan mengenai pengakuan OAP oleh MRP-PBD.

Dalam arah materi muatan tersebut, MRP-PBD diposisikan sebagai lembaga representasi kultural yang memiliki otoritas tunggal untuk melakukan verifikasi, validasi, dan pengesahan status keaslian OAP di daerah.

Rancangan tersebut juga menyebutkan bahwa surat pengakuan dari kelembagaan adat Papua yang tidak melalui persetujuan MRP-PBD dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku sebagai rujukan keaslian OAP dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.

Ketentuan ini menempatkan MRP-PBD sebagai lembaga penting dalam proses verifikasi status OAP. Namun, rumusan mengenai kewenangan tunggal tersebut perlu diperiksa secara cermat dalam pembahasan regulasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kewenangan masyarakat hukum adat dalam mengakui anggota komunitasnya.

Kelembagaan Adat Dilarang Memberikan Pengakuan Tidak Sesuai Ketentuan
Bab V Raperdasus mengatur larangan bagi kelembagaan adat, kepala suku, kepala marga, kepala submarga, dan pimpinan adat lainnya sesuai istilah yang berlaku di masing-masing komunitas.

Mereka dilarang menerima dan mengakui seseorang yang bukan berasal dari suku-suku asli di Papua Barat Daya melalui pengangkatan sebagai OAP apabila proses tersebut bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum adat yang berlaku serta mengikat masyarakat hukum adat setempat.

Selain itu, kelembagaan adat juga dilarang memberikan surat pengakuan atau rekomendasi sebagai OAP kepada seseorang yang bukan berasal dari suku-suku asli di Papua Barat Daya untuk memenuhi kebutuhan jabatan politik, jabatan pemerintahan, pendidikan, pekerjaan, jabatan di badan usaha milik negara, badan usaha swasta, maupun kebutuhan dan jabatan lainnya.

Pengaturan tersebut diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan pengakuan adat dalam berbagai kepentingan, termasuk pengisian jabatan dan akses terhadap kesempatan yang berkaitan dengan kebijakan Otonomi Khusus.

Meski demikian, penerapan larangan tersebut perlu dirumuskan secara jelas, termasuk mengenai mekanisme pembuktian, prosedur pemeriksaan, hak pihak yang mengajukan pengakuan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Pembahasan Regulasi Perlu Memperhatikan Hak Masyarakat Adat
Penyusunan Raperdasus tentang OAP memiliki arti strategis bagi masyarakat adat di Papua Barat Daya. Kejelasan kriteria dan prosedur pengakuan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi identitas, silsilah, dan hak masyarakat adat.

Di sisi lain, ketentuan mengenai garis keturunan, pengangkatan adat, dan kewenangan verifikasi MRP-PBD perlu dibahas secara menyeluruh agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di antara masyarakat adat, lembaga adat, dan pemerintah daerah.

Keterlibatan masyarakat hukum adat dari berbagai suku di Papua Barat Daya menjadi penting untuk memastikan bahwa aturan yang disusun memperhatikan keragaman sistem kekerabatan, nilai adat, dan mekanisme pengakuan yang hidup dalam setiap komunitas.

Dengan demikian, Raperdasus tentang OAP diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua dengan tetap menghormati hak masyarakat adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Eskop Wisabla wartawan papuabicara.com

Sumber : https://papuabicara.co.id/2026/11/17/mrp-papua-barat-daya-bahas-raperdasus-oap-marga-dan-pengakuan-adat-jadi-fokus/

Bagikan ke sosial media: WhatsApp Facebook
;