MRP PBD Dorong Perdasus Atur Perlindungan Hak Adat, Usulkan Masyarakat Adat Miliki Saham Investasi

Admin MRP PBD Selasa, 17 November 2026 18:22:54 3 menit
wKuYFSgv2bN4fS0WVXccqQhe6uJkdVUylogiVsXd.jpg

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP), Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat serta Wilayah Adat tidak hanya menjadi regulasi administratif, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua II MRP PBD, Vincentius Paulinus Baru, S.T., M.URP, usai mengikuti rapat pleno penyerahan hasil pemberian saran, pertimbangan, dan persetujuan MRP PBD terhadap Raperdasus yang diajukan DPR Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, pada Senin (16/11/2026).

Dalam kesempatan yang sama, MRP PBD juga menyerahkan hasil pokok-pokok aspirasi dan rekomendasi masyarakat adat, umat beragama, serta kaum perempuan kepada Gubernur Papua Barat Daya, DPRP PBD, para bupati dan wali kota, DPRK se-Papua Barat Daya, serta lembaga terkait lainnya.

Vincentius menjelaskan, proses penyusunan materi pertimbangan MRP PBD telah melalui tahapan panjang, termasuk penjaringan aspirasi, konsultasi, serta kajian langsung di sejumlah wilayah adat di Papua Barat Daya, seperti Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Sorong Selatan.

Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan masyarakat menjadi dasar penting bagi MRP dalam memberikan pertimbangan terhadap substansi Raperdasus tersebut.

“Kami sudah berulang kali melakukan penjaringan aspirasi masyarakat Papua di kampung-kampung, termasuk di Kabupaten Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, dan Sorong Selatan. Jadi, materi pertimbangan yang kami sampaikan bukan sekadar pendapat, tetapi berdasarkan aspirasi dan hasil kajian di lapangan,” jelasnya.

Salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian MRP adalah pengaturan frasa “dan/atau” dalam penentuan status Orang Asli Papua. Vincentius menegaskan, penggunaan frasa tersebut harus dibatasi secara jelas agar tidak disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu.

Ia menjelaskan, frasa “dan/atau” harus diterapkan sesuai ketentuan garis keturunan Orang Asli Papua, khususnya melalui garis keturunan ibu atau ayah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang berlaku, bukan dijadikan celah untuk mengangkat seseorang yang tidak memenuhi kriteria OAP.

“Frasa dan/atau itu hanya diberlakukan untuk menentukan status Orang Asli Papua berdasarkan garis keturunan. Jangan sampai kemudian digunakan untuk mengangkat orang yang sama sekali bukan OAP hanya karena kepentingan politik, misalnya untuk maju sebagai bupati atau gubernur,” tegasnya.

Selain persoalan identitas OAP, MRP PBD juga menyoroti pengaturan mengenai masyarakat hukum adat yang dinilai masih membutuhkan penjabaran lebih terperinci. Menurut Vincentius, regulasi tersebut harus mampu menjelaskan secara konkret keberadaan suku, marga, wilayah adat, hingga batas-batas wilayah masing-masing komunitas adat.

Ia menilai, tanpa pemetaan dan pengakuan yang jelas, implementasi perlindungan masyarakat adat akan terus menghadapi kendala, terutama ketika terjadi konflik terkait tanah, investasi, perkebunan, maupun pemanfaatan sumber daya alam.

“Pengaturan masyarakat hukum adat harus dibuat secara rinci. Harus jelas suku-sukunya apa, marga-marganya siapa, wilayah adatnya di mana, dan bagaimana batas-batasnya. Jangan sampai regulasinya hanya bersifat umum, tetapi ketika diterapkan justru tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Hal lain yang menjadi perhatian serius MRP PBD adalah belum adanya kelembagaan khusus di lingkungan pemerintah daerah yang secara fokus menangani urusan masyarakat adat.

Vincentius mengusulkan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) khusus yang bertanggung jawab mengurus pengakuan, perlindungan, pendataan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Sumber : https://www.melanesiatimes.com/mrp-pbd-dorong-perdasus-atur-perlindungan-hak-adat-usulkan-masyarakat-adat-miliki-saham-investasi/

Bagikan ke sosial media: WhatsApp Facebook
;