Perjuangkan Hak OAP, MRP PBD Usulkan Regulasi Khusus Masyarakat Adat

Admin MRP PBD Selasa, 17 November 2026 18:18:15 4 menit
0RzSKPaifhjYLvwLsCW86Dw2iOcS5bmAsy5TZgwU.webp

RRI.CO.ID, Sorong - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP) melalui regulasi khusus yang mengatur keberadaan, kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat di wilayah Papua Barat Daya.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno MRP Papua Barat Daya dalam rangka penyerahan hasil pemberian saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang diajukan DPR Papua Barat Daya, sekaligus penyerahan pokok-pokok aspirasi dan rekomendasi OAP kepada pemerintah provinsi, DPRP, bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya serta BP3OKP pada Senin, 16 November 2026 di Sorong.

Rapat pleno dipimpin Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis F. Sagrim. Turut hadir Wakil Ketua I MRP PBD Susance Saflesa, Wakil Ketua II Vincentius Paulinus Baru, anggota MRP, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Wakil Ketua II MRP Papua Barat Daya, Vincentius Paulinus Baru, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi dan konsultasi yang dilakukan MRP dengan masyarakat adat di sejumlah kabupaten, termasuk Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat dan Sorong Selatan.

Wakil Ketua II MRP Papua Barat Daya, Vincentius Paulinus Baru.

Menurutnya, salah satu hal penting yang menjadi perhatian MRP adalah perlunya pengaturan masyarakat hukum adat secara lebih terperinci, mulai dari identitas suku, marga, sub-suku hingga wilayah adat masing-masing.

Ia menilai, pengaturan yang masih bersifat umum berpotensi menyulitkan penerapan kebijakan perlindungan masyarakat adat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Jangan lagi gelontoran seperti Raperdasus yang sebelum-sebelumnya, akhirnya tidak bisa ada penerapan. Di pertimbangan kita harus diatur tentang penggunaan hutan di kabupaten/kota untuk masyarakat adat seperti apa, pertambangan seperti apa, pertanian seperti apa,” ujar Vincentius.

Selain pengaturan secara terperinci, MRP juga mendorong pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) khusus yang menangani urusan masyarakat adat. Menurut Vincentius, selama ini urusan adat dan kebudayaan masih tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah sehingga belum tertangani secara maksimal.

Ia menegaskan, pemerintah perlu memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap pendataan marga, pemetaan tanah adat, dokumentasi budaya, hingga pemberdayaan masyarakat adat.

Dengan adanya kelembagaan tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara jelas pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani berbagai persoalan masyarakat adat.

“OPD yang khusus urus masyarakat adat. Supaya kepentingan masyarakat adat di kabupaten/kota ini ada yang mengurus seperti urus pendidikan dan kesehatan,” katanya.

MRP juga mengusulkan agar masyarakat adat memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang dari kegiatan investasi yang berlangsung di atas wilayah adat mereka. Salah satu bentuk yang didorong adalah pemberian kepemilikan saham kepada masyarakat adat, bukan hanya melalui pembayaran kompensasi atau ganti rugi tanah ulayat.

Vincentius menilai, skema pembayaran tanah selama ini belum tentu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, sementara perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha dalam jangka waktu puluhan tahun.

“Kami mengusulkan untuk masyarakat adat mendapat saham, kepemilikan saham dalam investasi. Silakan perusahaan sawit datang, tapi kami tidak jual tanah. Investasi tanah kami dikompensasikan dalam saham 10 persen, 20 persen. Sehingga tenaga kerja yang datang kerja, ya kerja, kami yang tuan di situ,” tegasnya.

Ia menambahkan, MRP tidak menolak masuknya investasi ke Papua Barat Daya. Namun, investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, termasuk melalui mekanisme pembagian keuntungan dan kepemilikan saham yang jelas.

Di sisi lain, MRP turut memberikan perhatian terhadap penggunaan frasa “dan/atau” dalam Raperdasus tentang Orang Asli Papua. Vincentius menjelaskan, frasa tersebut perlu diperjelas agar tidak disalahgunakan untuk memberikan pengakuan status OAP kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria keturunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi MRP yang telah melaksanakan tugas kelembagaan, khususnya dalam menghimpun aspirasi dan memberikan pertimbangan terhadap Raperdasus.

Ia berharap hasil rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Berbagai persoalan yang menyangkut pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, perlindungan masyarakat adat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Elisa.

Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR Papua Barat Daya dan pemerintah kabupaten/kota, membangun koordinasi serta sinergi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Ia berharap hasil rapat pleno tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret demi memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

Sumber : https://rri.co.id/sorong/regional/2901041/perjuangkan-hak-oap-mrp-pbd-usulkan-regulasi-khusus-masyarakat-adat?nocache=true

Bagikan ke sosial media: WhatsApp Facebook
;