Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Barat Daya Yustince Yekwam juga mendukung. Iaa mengusulkan agar pendataan juga mencakup perempuan OAP yang menikah dengan non-OAP.

Pertemuan SKALA dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya terkait program percepatan pendataan data terpilah Orang Asli Papua (OAP) di Kantor MRP Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (21/3/2025). – Jubi/Gamaliel M Kaliele

“Perlu ada pendataan khusus bagi perempuan OAP yang kawin ke luar agar tetap terdata dan mendapatkan hak-haknya,” ujarnya.

Pokja Agama MRP Provinsi Papua Barat Daya Idris Wugaje yang juga kepala Suku Imeko juga mendukung. Ia mengingatkan pentingnya pendataan OAP di perkotaan.

“Perlu dilakukan pendataan dari akar rumput, terutama bagi OAP yang tinggal di Kota Sorong, karena penyebaran OAP dari Suku Imeko sebagian besar ada di kota,” katanya.

Pada pertemuan itu, OS dari program SKALA Papua memaparkan program kemitraan pemerintah Australia-Indonesia dan pendampingan yang telah mereka lakukan, termasuk program pendataan data terpilah Orang Asli Papua (OAP).

SKALA merupakan Program Kemitraan Australia‑Indonesia yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

OS mengatakan hasil riset yang dilakukan SKALA menunjukkan bahwa masyarakat Papua di Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan besar dalam akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Data yang kami kumpulkan mengungkapkan bahwa ketimpangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan lokal,” ujarnya kepada Jubi.id usai pertemuan.

Karena itu, tambahkan, diperlukan pendekatan berbasis data dan partisipasi aktif masyarakat untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif.

“Jika tidak ada intervensi yang tepat, ketimpangan ini dapat semakin melebar dan berdampak pada kesejahteraan jangka panjang orang Papua di Provinsi Papua Barat Daya,” katanya.

Ia juga menjelaskan, SKALA mendukung penyediaan layanan dasar masyarakat yang lebih baik dan telah bekerja di empat provinsi di Papua, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

“Kami berbicara soal pemberdayaan masyarakat dan selalu melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan agar dapat memberikan manfaat nyata,” katanya.

Pada penutup pertemuan, Wakil Ketua I MRP Papua Barat Daya Susance Saflesa mengatakan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya pendataan OAP dan MRP harus melakukannya.

“Program SKALA ini sifatnya membantu sehingga perlu ada kerja sama dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar pendataan ini bisa sukses,” ujarnya.

Ia menambahkan dengan adanya dukungan penuh dari MRP Papua Barat Daya, BP3OKP Perwakilan Papua Barat Daya, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan program pendataan OAP dapat segera diimplementasikan.

“Demi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data di Papua Barat Daya,” katanya. (*)

Sumber:

https://jubi.id/domberai/2025/mrp-dan-bp3okp-dukung-percepat-pendataan-oap-di-papua-barat-daya/