SORONG- Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Beatriks Msiren, menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan sidang penyerahan aspirasi masyarakat berjalan tepat waktu ke depan.
Beatriks menjelaskan, sejak dipercaya sebagai Plt Sekretaris MRP, langkah awal yang dilakukan adalah menggelar rapat khusus bersama pimpinan MRP, yakni Ketua dan para Wakil Ketua, guna menyatukan langkah kelembagaan.
“Kami melihat bahwa dalam menjalankan tugas MRP untuk penjaringan dan penyerahan aspirasi masyarakat, maka yang tertunda di tahun 2024 dan 2025 harus lebih dulu diselesaikan,” ujarnya Kamis (5/3/2026).
Ia mengakui, sebelumnya MRP belum melaksanakan sidang pertama untuk penyerahan aspirasi masyarakat.
Karena itu, pleno Masa Sidang I yang baru digelar menjadi momentum awal pembenahan tata kelola kelembagaan.
Beatriks mengatakan, pihaknya berupaya mengakomodir seluruh aspirasi yang telah dihimpun anggota MRP dari lapangan, agar dapat diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, sidang penyerahan aspirasi menjadi pegangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
“Dengan sidang itu, pemerintah bisa melihat bahwa pimpinan dan anggota MRP benar-benar turun ke lapangan dan mengetahui persoalan masyarakat, khususnya perempuan adat dan hak-hak Orang Asli Papua,” jelasnya.
Sebagai lembaga representatif kultural OAP, lanjut Beatriks, MRP memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memperjuangkan isu-isu strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat di enam kabupaten/kota.
Aspirasi yang dibawa masing-masing daerah, kata dia, akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan rekomendasi kebijakan.
Beatriks berharap ke depan pelaksanaan sidang, khususnya sidang kedua pada tahun 2026 dan 2027, dapat dilaksanakan tepat waktu dan tidak lagi tertunda.
“Kami berharap ke depan sidang-sidang MRP berjalan sesuai jadwal, supaya penyerahan aspirasi tidak terlambat dan program pemerintah juga bisa menyesuaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihak sekretariat akan terus memperkuat koordinasi internal agar agenda kelembagaan berjalan tertib, terencana, dan berkelanjutan.
“Intinya kita ingin menyatukan langkah, supaya MRP ke depan semakin baik dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (Redaksi)