Jaringan Lemot Meski BTS Terbanyak, MRP PBD Desak Rakor Kominfo Se-Provinsi
SORONG– Infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi kendala besar. Meski Kabupaten Sorong tercatat memiliki Base Transceiver Station (BTS) 4G terbanyak di Indonesia, masyarakat di tingkat kampung masih mengeluhkan akses internet yang sangat lambat akibat minimnya kapasitas jaringan.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD), Vincentius Paulinus Baru, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor). Rakor ini dinilai penting untuk mengintegrasikan layanan dinas Kominfo di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
“Belum ada rakor se-kabupaten/kota dan provinsi. Kita perlu mempercepat pelayanan infrastruktur jaringan agar bisa meng-cover semua layanan internet di Kominfo daerah,” ujar Paul dalam keterangan usai Raker bersama Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Sorong, Rabu (9/9/2026).
Masalah Lahan dan Libatkan Lintas Sektor
Paul mengenang pola koordinasi masa lalu yang dinilai efektif, di mana rakor rutin digelar hingga tingkat distrik dan kampung. Menurutnya, pembangunan BTS tidak bisa berjalan sendiri dan harus melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bappeda, Kominfo, hingga BPKAD karena menyangkut persoalan aset daerah.
Selain masalah teknis jaringan, konflik lahan dengan masyarakat juga menjadi tantangan utama di lapangan. Oleh karena itu, Paul menekankan pentingnya transparansi dan legalitas dalam penentuan titik lokasi pembangunan jaringan.
“Saat penentuan titik lokasi, harus ada persetujuan tertulis dari pemilik hak ulayat, kepala kampung, dan kepala distrik. Kami mohon dukungan semua pihak, terutama bapak/ibu yang mulia Anggota MRP PBD, karena saat ini banyak masyarakat yang meminta ganti rugi tanah untuk pembangunan BTS,” jelasnya.
Fokus Layanan Publik dan Orang Asli Papua (OAP)
Lebih lanjut, MRP PBD siap membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Kominfo dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) agar fungsi BTS di kampung-kampung dapat dimaksimalkan. Vincentius mendorong agar data fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor distrik segera dirampungkan.
Melalui pendataan yang valid dan kolaborasi yang kuat, pembiayaan untuk dinas Kominfo diharapkan dapat ditingkatkan, khususnya dalam memperluas akses digital bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Kami minta kepala dinas dan seluruh pihak terkait untuk segera mendorong rakor ini di APBD Induk. Kita harus memastikan seluruh masyarakat, terutama pengguna OAP di setiap kabupaten/kota di wilayah Papua, bisa saling terkoneksi dengan baik,” pungkas Paul. (*)
